Telah dilaksanakan rapat Pansus di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membahas Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
Raperda ini dirumuskan untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi hingga memperoleh hak-haknya dan terciptanya lingkungan masyarakat yang aman.
Tentu saja penyelenggaraan perlindungan perempuan di Jawa Tengah dapat dioptimalkan dengan adanya sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan stakeholder terkait.
