VISI & MISI
Visi
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi
Misi
- Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyup Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengurangi Kemiskinan Dan Pengagguran Dengan Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat Dan Membuka RUang Usaha Baru;
- Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, Dan Mencintai Lingkungan;
BERITA TERBARU KAMI
Pendampingan Pengelolaan Risiko…
Pendampingan Pengelolaan Risiko atas Penanganan Covid-19 pada Pemprov.Jateng dan Hasil Workshop Manajemen Risiko dan Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Prov.Jateng Tahun 2020 tanggal 1 s.d. 2 Oktober 2020
Selamat Hari Kesehatan Mental…
Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia
Penyerahan Faceshield di Bhayangkari
Berbincang dengan Ibu Titi Abioso Seno Aji (PJ. Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah), membahas kolaborasi program PENAK (Perempuan dan Anak) untuk keluarga Jawa Tengah.
.
Pada kesempatan ini sekaligus menyerahkan 10.250 face shield kepada…
Kunjungan ke Lembaga Pembinaan…
Hari ini (8/10), Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo dalam rangka penyerahan bantuan Face Shield Mask sekaligus berdialog dengan anak-anak, memberikan…
Anda melihat atau menjadi korban kekerasan? LAPORKAN Sekarang Juga!
Alur Pengaduan Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
SPT
Pelayanan terpadu perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berbentuk jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa institusi pemerintah, penegak hukum, lembaga dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak.
- Korban datang ke Pelayanan Terpadu dan didaftar oleh petugas
- Korban mengisi form pengaduan atas tindak kekerasan yang dialaminya
- Konseling untuk mengidentifikasi kebutuhan dan investigasi kasus
- Shelter, layanan rehabilitas sosial dan rumah aman bagi korban tindak kekerasan
- Koordinasi dengan lembaga lain sebagai langkah penegakan hukum.
