DALDUK-KS

Data BPS Tahun 2020 penduduk Jawa Tengah 36,52 juta jiwa dengan tingat kemiskinan 11,84% atau sekitar 4.119.930 jiwa terpetakan di 15 Kabupaten zona merah di Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Kebumen.

Sehubungan hal tersebut dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di 15 kabupaten zona merah di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menggulirkan kebijakan mendorong seluruh OPD Provinsi menerapkan ”Gerakan Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyelesaikan persoalan kemiskinan di ”Satu Desa Dampingan”. 

Mengingat masih banyak Kabupaten/Kota di Zona Merah perlu dilakukan upaya yang holistik dalam penanggulangan kemiskinan. Beberapa hal yang melatarbelakangi kemiskinan secara umum di Jawa Tengah antara lain:  Melalui berbagai pertimbangan sejak tahun 2019 s.d 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 menentukan Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen dan pada tahun 2020 di Desa Gumampir,  Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten sebagai desa dampingan OPD.  Perlu kita sampaikan apresiasi sampai dengan akhir tahun 2020, Desa Kedawung maupun Gemampir sudah dinyatakan bukan daerah miskin.

1. Bidang ketahanan ekonomi keluarga. berdasarkan data laporan pengendalian BKKBN pada Desember 2020, Jumlah kelompok UPPKS sebanyak 150 kelompok atau 10.320 yang aktif, Jumlah Keluarga yang menjadi anggota UPPKS dari keluarga  Keluarga sejahtera 311.662 dan Pra KS dan KS 1 sebanyak  188.579

2. Mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktifSalah satu upaya yang kita lakukan antara lain melalui UPPKS, yaitu suatu usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera lewat berbagai usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif. Peningkatan UPPKS menjadi sangat penting karena tujuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS):Memperhatikan data tersebut tentunya tidak bisa kita pandang secara parsial, kemungkinan ada korelasi antara kemiskinan dengan, gizi buruk,  prevalensi stunting, perkawinan usia anak dengan berbagai sektor antara lain ekonomi, kesehatan, budaya dsb. Hal ini berdampak lansung pada kesejahteraan dan ketahanan keluarga.Selanjutnya jumlah kasus perkawinan anak pada tahun 2020 di Jawa Tengah sejumlah 12.972, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 hanya 049 kasus.Pada bidang kesehatan antara lain yaitu Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2020 jumlah kasus balita dengan gizi buruk sejulah 1.421 kasus lebih tinggi dibanding tahun 2019 sejumlah 1.216 kasus, sedangkan prevalensi stunting Jawa Tengah tahun 2020 (Balita) rata - rata Jawa Tengah sejumlah 14,51% lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 sejumlah 18.18 persen.

1. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga
2. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

Dalam Pembinaan selanjutnya  program Program ”Gerakan Cegah Stunting” (Geceg Stunting) di Jawa Tengah dan Gerakan Jokawin Bocah terintegrasi dalam kelompok UPPKS .Sebagaimana kita ketahui anggota UPPKS adalah Pasangan Usia Subur (PUS), Remaja, perserta KB juga  lansia  terutama keluarga pra sejahtera, maka kelompok UPPKS dalam   meningkatkan pendapatan keluarga Pra Sejahtera harus berdampak pada percepatan pengurangan angka kemiskinan di Jawa Tengah.  Pemberdayan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS harus bersinergi dengan Tribina dan PIK Remaja sehingga pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan semakin meningkat.

Tinggalkan Komentar

komentar anda akan kami filter terlebih dahulu